Breaking News

Revolusi Bisa Memaksa Dilakukan Rakyat Jika Presiden Terpilih Tidak Mau Melakukan Dekrit


SULSEL.UPDATE24JAM.ID
Ziarah bersama Forum Negarawan untuk meneguhkan hati dalam berjuang bagi bangsa dan negara Indonesia serta refleksi dan perenungan, berlangsung di Komplek Pemakaman Tanah Kusir khusus Proklamator Bung Hatta, Jl. Bintaro Raya No. 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 11 Oktober 2023 dalam suasana hidmat.

Sosok Bung Hatta sebagai pemimpin bangsa sungguh patut diteladani mulai dari sikap kesederhanaan dirinya hingga kepemimpinan yang tercermin dalam keteguhan  berjuang untuk kesejahteraan rakyat.  

Putri sulung Bung Hatta, Prof. Dr.  Meutia Hatta berkenan hadir mewakili keluarga sekaligus sang suami, Prof. Dr. Ki. Sri-Edi Swasono selaku salah satu Presidium Forum Negarawan yang berhalangan hadir karena sedang terganggu kesehatannya.
Meutia Hatta juga menyampaikan pesan khusus itu dalam kata sambutannya yang sangat mengapresiasi keberadaan Forum Negarawan. Dia mengakui bahwa Indonesia sedang mengharapkan tampilnya para pemimpin bangsa yang berwawasan luas tentang negara dan memiliki komitmen untuk bangsa,

Sebagai anggota keluarga. Meutia Hatta mewakili juga sang Suami,  Prof. Sri-Edi Swasono selaku Presidium Forum Negarawan yang tidak dapat hadir  pada acara ini, karena sedang sakit. Selain itu Meutia Hatta berhadap pada Forum Negarawan bisa terus berpikir untuk kemajuan bangsa. Meski harus berkorban untuk rakyat. Karena Forum Negarawan harus melahirkan negarawan pada tahun politik sekarang ini, agar Pemilu tidak cuma menghasilkan  pejabat yang cuma mementingkan jabatannya semata.
Meutia Hatta juga berkisah tentang  perbedaan usia Ibunya dengan sang Ayah yang terpaut 24 tahun itu. Juga tentang peran Bung Karno dalam perjodohan kedua orang tuanya. Meski begitu, toh Rahmi Hatta mampu mengimbangi sikap idealisme sang Proklamator yang tercatat berani menanggalkan jabatan Wakil Presiden yang menjadi bagian dari sejarah bangsa dan negara Indonesia.

Jadi pemimpin yang harus dipilih pada Pemilu 2024 adalah sosok seperti Sultan yang menempatkan
tahta untuk rakyat, karena hakekat dari Tahta Untuk Rakyat itu sama dengan kesejahteraan bagi rakyat seperti yang dicita-citakan Bung Hatta, tandas Meutia Hatta.

Ir. Sayuti Asyathri, menilai acara Forum Negarawan untuk menjumpai Bung Hatta secara batin, bukan secara fisik untuk memperoleh syafaat serta segenap energi  untuk konsisten berjuang demi bangsa dan negara Indonesia.
Ketiadaan tokoh sekaliber Bung Hatta dan Soekarno telah membuat Indonesia mengalami krisis yang sangat mengkhawatirkan.

Jadi, be life itulah, kata Sayuti Asyathri sebagai suatu kekuatan untuk mengembalikan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah tergadai, tandasnya menutup tausiah singkat agar dapat direnungkan bagi segenap anggota Forum Negarawan, tandas mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI, 1977 ini.

Komjen Dharma Pongrekun merasa cukup mengutip petuah Meutia Hatta bahwa masalah utama bangsa Indonesia hari ini bukan cuma sekedar memimpin, tapi juga harus berjuang untuk rakyat. Jadi jangan cuma ingin kekuasaan belaka, seperti yang terjadi di negeri kita sekarang. Karena itu jelas bangsa Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang berjiwa negarawan, berjiwa nasionalis sejati, tandasnya.

Sementara itu, Jendral Purn. Ki. Tyasno Sudarto mengapresiasi acara Forum Negarawan ini menjadi semakin penting. Karena kemerdekaan bangsa yang mendahului kemerdekaan negara Indonesia perlu segera diselamatkan. Negara Indonesia lahir kemudian,  pada 18 Agustus 1945 setelah adanya UUD 1945. 

Jadi sistem dan kepemimpinan di Indonesia harus dibenahi terlebih dahulu. Apalagi setelah diamandemen berkali-kali pada tahun 2002. Akibatnya, hasil amandemen UUD 1945 itu jadi bertentangan dengan Pancasila. "Inilah awal dari kebohongan rezim yang berlangsung dari hari ke hari sampai sekarang",  kata Ki. Tyasno Sudarto.

Karena semuanya - sejak amandemen yang ilegal itu terjadi - Presiden, DPR RI hingga Presiden dan Wakil Presiden ilegal keberadaannya. Tapi realitas yang terjadi, pemerintah tidak melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah membuat semua itu menjadi ilegal.

Dekrit Presiden yang bisa dikakukan jelas kurang strategis dilakukan karena bisa memperpanjang masa jabatan Presiden minimal 2 tahun. Tapi banyak juga orang yang beranggapan jika dekrit itu dilakukan, artinya akan memperpanjang masa penderitaan bagi rakyat. Maka itu dekrit akan bagus dilakukan setelah Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pemilu tahun 2024.

Jadi dekrit itu harus menjadi program utama yang dikakukan oleh Presiden terpilih dari Pemilu tahun 2024, jika tidak maka Calon Presiden tersebut tidak layak untuk dipilih.

Kecuali itu, jika dekrit Presiden pada masa awal terpilihnya Presiden Indonesia hasil Pemilu tahun 2024 tidak juga hendak dilakukan, maka revolusi terpaksa harus dilakukan bersama rakyat, tandas Tyasno Sudarto mengakhiri tausiahnya.

Tanah Kusir, 11 Oktober 2024
Penulis : Jacob Ereste/A.Rafiuddin

Iklan Disini

Type and hit Enter to search

Close