Breaking News

Pertaruhan Kaum Buruh Indonesia Dalam Pemilu 2024

SULSEL.UPDATE24JAM.ID
Serikat Pekerja Nasional (SPN) mencabut dukungan terhadap Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo dan mengalihkan dukungannya kepada Anies Rasyid Baswedan. Pernyataan ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Khusus  (Rakornassus) SPN di Tegal, Jawa Tengah, 3 Agustus 2023.

Pencabutan dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo ini bukti  dari sikap SPN yang bulat telah membatalkan keputusan hasil Sidang Majelis Nasional (Majenas) SPN IV di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Maret 2023, dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Anies Rasyid Baswedan.

Boleh jadi pengalihan dukungan SPN ini merupakan gerakan penggembosan terhadap Capres Ganjar Pranowo yang dianggap kurang populis bagi kaum buruh. Setidaknya, fenomena pindahnya sejumlah perusahaan ke Kawasan industri di Jawa Tengah dan sekitarnya dari Karawang,  Tangerang dan Jakarta sekitarnya menunjukkan bahwa upah buruh murah di Jawa Tengah itu sungguh tidak berpihak kepada kaum buruh.

Alasan utama peserta Rakornassus   SPN, karena pengurus SPN merasa keberpihakan Anies Rasyid Baswedan kepada para pekerja selama menjadi Gubernur Jakarta lebih baik. Meski begitu, kerja sama dengan Ganjaran Buruh Berjuang dalam penelitian masih terus berlanjut. Jadi hanya aspirasi saja yang terkait dengan dukungan untuk Capres yang dialihkan itu, sesuai dengan hasil Rakornassus, kata Djoko Heriyono, selaku Ketua Umum SPN secara terbuka kepada publik dan media.

Momentum Pemilu 2024 bagi kaum buruh Indonesia memang menjadi pertaruhan mengubah nasib dengan ongkos yang cukup besar, karena untuk menjadi peserta Pemilu seperti saat awal reformasi 1998, sudah lebih dari cukup memberi pengajaran dan pengalaman bila ongkos yang harus dikeluarkan sungguh tidak terbilang untuk ukuran kaum buruh yang mau bekerja keras utamanya dalam menghimpun dana dan tenaga.

Sejak reformasi 1998, lahir Partai Buruh Nasional (PBN) pada 28 Agustus 1998. Pada Pemilu 1999,  PBN hanya mampu mendulang 111.629 suara. Pada Pemilu 2004, PBN berganti nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), meski lolos verifikasi tetap gagal juga mendapatkan kursi di DPR RI karena suara perolehannya cuma 0,56 persen atau 636.397 suara pemilih.

Kemerosotan peroleh suara semakin menjadi-jadi pada Pemilu 2009, ketika namanya kembali diubah menjadi Partai Buruh. Sebab suara yang diperoleh hanya 265.203. Agak berbeda dengan Partai Pengusaha dan Pekerja (PPPI) yang bisa memperoleh suara 745.625.

Setelah absen selama dua periode partai buruh -- 2014 dan 2019 -- kini muncul kembali untuk ikut dalam Pemilu 2024. Kali ini, Partai Buruh diinisiasi oleh empat Serikat Buruh dan Serikat Pekerja yang terbilang besar. Tentu saja  Optimisme bisa sedikit melegakan untuk bertarung dengan sejumlah partai besar dan yang sudah cukup berpengalaman dan cukup uang.

Jadi pengalihan  dukungan SPN kepada Capres Anies Rasyid Baswedan ini, ungkap Djoko Heriyono merupakan aspirasi dari kawan-jawan pekerja atau  buruh. "Mereka berharap kebijakan Anies selama memimpin DKI Jakarta bisa diperluas di Indonesia", kata Djoko Heriyono. Termasuk janji untuk mencabut Omnibus Law hingga Jaminan Sosial Semesta sepanjang hayat, tandasnya. Tapi juga tak menutup kemungkinan sebagai manuver politik, meski selayaknya akan lebih bagus dideklarasikan para acara aksi besar pada 10 Agustus 2023  secara serentak di seluruh tanah air.

SPN sendiri menurut Djoko Heriyono sudah memiliki 16 pengurus di tingkat Provinsi dan ratusan di Kabupaten/ Kotamadya di seluruh Indonesia dengan anggota 205.409 orang yang tersebar di 427 perusahaan. Dan Partai Buruh yang dideklarasikan pada 4- 5 Oktober 2021 di Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim sudah memiliki kepengurusan yang lengkap di tingkat nasional dan 100 persen di Provinsi dan 80 persen di tingkat Kabupaten/ Kotamadya. Pada tingkat Kecamatan, katanya ketika deklarasi Partai Buruh sudah mencapai 35 persen. 

Inilah bedanya Partai Buruh kali ini dengan Partai Buruh atau Partai Pekerja sebelumnya. Diskusi tentang Move Forward Party yang diselenggarakan Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gajah Mada bersama Global Campus Adia-Pacific bertajuk The Future of Democracy, Progressive Politics in Southeast Asia, Trisnanti calon legislatif dari Partai Buruh juga mengklaim Partai Buruh progresif.

Artinya, dukungan SPN kepada Capres Anies Rasyid Baswedan yang ditandai penyerahan surat keputusan rekomendasi lewat Sudirman Said, selaku anggota Tim 8 Anies Rasyid Baswedan, di Tegal meyakinkan bahwa massa buruh di Jawa Tengah dan sekitarnya merupakan potensi yang mampu di dulang pada Pemilu 2024. Kecuali itu, Sudirman Said pun berjanji akan segera meneruskan aspirasi kaum buruh yang tergabung dalam SPN kepada Anies Rasyid Baswedan dengan keyakinan merebut suara buruh murah yang sepatutnya menjadi unggulan Capres Ganjar Pranowo di wilayah kekuasaannya sebagai Gubernur Jawa Tengah

Sudirman Said mengungkapkan, sebelumnya kaum buruh di Bandung, Sumedang, Purwakarta, Batam, Yogyakarta dan DKI telah lebih dulu menyatakan dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan. Berikutnya akan segera menyusul kaum buruh dari Jawa Timur. Masalahnya bagi Partai Buruh, sejauh mana mampu menyumbangkan suara dari elemen buruh yang kelak akan merepresentasikan posisi Partai Buruh di Parlemen.

Memang pengalihan dukungan SPN kepada Capres Anies Rasyid Baswedan ini merupakan bentuk gelombang dukungan pekerja terhadap pekerja yang telah merasakan kebijakan Anies di Jakarta, seperti yang diungkap Sudirman Said bahwa terbukti nyata keberpihakan Anies kepada kesejahteraan pekerja sungguh nyata adanya. Jadi masalahnya bagi Partai Buruh, apakah sungguh bisa ikut mendongkrak perolehan suara yang signifikan, baik untuk Partai Buruh maupun untuk Capres idolanya. Bila tidak, maka Partai Buruh hanya akan menambah beban tumpangan saja untuk melaju dalam Pemilu 2024.(Jacob Ereste/A.Rafiuddin)

Iklan Disini

Type and hit Enter to search

Close